Ciri - Ciri Sistem Politik

Ciri-ciri sistem politik menurut Gabriel A. Almond adalah:

1. Semua sistem politik pasti mempunyai struktur politik.

Dalam pengertian bahwa di dalam masyarakat yang paling sederhanapun, sistem politik dari masyarakat tersebut mempunyai tipe struktur politik yang terdapat di dalam masyarakat yang paling kompleks. Tipe-tipe tersebut dapat diperbandingkan satu sama lain sesuai dengan tingkatan dan bentuk strukturnya.

2. Semua sistem politik menjalankan fungsi politik yang sama, walaupun tingkatannya berbeda-beda karena adanya perbedaan struktur. Demikian pula dapat diperbandingkan bagaimanakah fungsi-fungsi dari sistem-sistem politik itu dijalankan dan bagaimana pula cara/gaya melaksanakannya.

3. Semua struktur politik mempunyai sifat multi fungsional (menjalankan banyak fungsi). Sistem politik dapat dibandingkan menurut tingkat kekhususan fungsi di dalam struktur itu.

4. Semua sistem politik adalah sistem campuran.

Secara rasional tidak ada struktur dan kebudayaan yang semuanya modern atau semuanya primitif dalam pengertian tradisional. Perbedaan yang ada hanya bersifat relatif saja, dan keduanya bercampur satu dengan yang lainnya.

Menurut David Easton ciri-ciri yang utama dari sistem politik adalah:

1. Ciri-ciri identifikasi.

Guna membedakan suatu sistem politik dengan sistem-sistem sosial yang lain, kita harus dapat mengidentifikasi atau mengenali sistem politik dengan mendiskripsikan unit-unitnya yang fundamental dan menetapkan batas-batas yang memisahkannya dari unit-unit yang berada diluar sistem politik.

a. Unit-unit sistem politik. Unit-unit adalah unsur yang membentuk sistem politik yang berwujud pada tindakan-tindakan politik. Unit-unit ini adalah lembaga-lembaga yang sifatnya otoritatif untuk menjalankan sistem politik seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, lembaga masyarakat sipil, dan sejenisnya. Unit-unit ini bekerja di dalam batasan sistem politik, misalnya dalam cakupan wilayah negara atau hukum, wilayah tugas, dan sejenisnya.

b. Batas-batas. Suatu sistem selalu berada dalam atau dikelilingi oleh lingkungan yang berupa sistem-sistem lain. Cara berfungsinya suatu sistem sebagian merupakan perwujudan dari upayanya menanggapi keseluruhan lingkungan sosial, biologis, dan fisiknya. Batas suatu sistem politik dapat dinyatakan dengan semua tindakan yang berkaitan dengan pembuatan keputusan-keputusan yang mengikat masyarakat; dan setiap tindakan sosial yang tidak mengandung ciri-ciri tersebut dipandang sebagai variabel eksternal di dalam lingkungan sistem tersebut.

2. Input dan output.

Sistem politik memiliki konsekuensi-konsekuensi yang penting bagi masyarakat yang berwujud pada keputusan-keputusan otoritatif. Keputusan ini merupakan output dari sistem politik. Disisi lain untuk menjamin bekerjanya suatu sistem diperlukan input, tanpa input sistem tidak akan dapat berfungsi, dan tanpa output tidak akan dapat mengidentifikasi suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh sistem tersebut.

Sebagian besar perubahan-perubahan penting dalam suatu sistem politik berasal dari perubahan-perubahan lingkungan eksternalnya. Untuk itu agar suatu sistem dapat bertahan, ia harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Interaksi antara sistem politik dengan lingkungannya berada dalam tiga tahap, yakni input, conversion, dan output. Input dan output ini merupakan transaksi antara sistem dengan lingkungannya. Input berupa tuntutan-tuntutan (demands) dan dukungan (supports) masuk ke dalam sistem politik dari lingkungannya.

3. Diferensiasi dalam suatu sistem.

Sistem yang baik haruslah memiliki diferensiasi (pembedaan/pemisahan) kerja. Di masa modern adalah tidak mungkin satu lembaga dapat menyelesaikan seluruh masalah. Misalkan saja dalam pembuatan undang-undang pemilihan umum di Indonesia, tidak bisa cukup Komisi Pemilihan Umum saja yang merancang kemudian mengesahkan. DPR, KPU, lembaga kepresidenan, partai politik dan masyarakat umum dilibatkan dalam pembuatan undang-undangnya. Meskipun bertujuan sama yaitu memproduksi undang-undang partai politik, lembaga-lembaga tersebut memiliki perbedaan di dalam fungsi pekerjaannya. Dalam suatu struktur sistem politik dikenal diferensiasi minimal karena suatu sistem bekerja menjalankan berbagai macam pekerjaan dalam waktu yang terbatas.

4. Integrasi dalam suatu sistem.

Dengan adanya diferensiasi struktural dalam menangani berbagai macam pekerjaan yang selalu berubah terkadang dapat menimbulkan potensi disintegrasi sistem itu sendiri. Oleh karena itu jika suatu sistem ingin mempertahankan dirinya, sistem tersebut harus memiliki mekanisme yang dapat mengintegrasikan atau memaksa anggota-anggotanya untuk dapat bekerjasama walaupun seminimal mungkin sehingga mereka dapat menghasilkan keputusan-keputusan otoritatif. Integrasi adalah keterpaduan kerja antar unit yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama. Undang-undang Pemilihan Umum tidak akan diputuskan serta ditindaklanjuti jika tidak ada kerja yang terintegrasi antara DPR, Kepresidenan, KPU, Partai Politik dan elemen-elemen masyarakat.